REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berkualitas. APBD harus dialokasikan lebih banyak untuk pembangunan, bukan kebutuhan operasional atau belanja barang.

JK menceritakan, belum lama ini ia mengunjungi suatu daerah terpencil. Dia mengaku kaget karena kepala daerah di daerah tersebut menggunakan barang-barang mewah buatan luar negeri.

"Pak walikota, gubernur di kepulauan tersebut, furniture-nya buatan Italia, kursinya buatan Italia. Apa ini yang ingin kita capai?," kata JK saat memberikan arahan kepada para Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota beserta wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4).

JK mengatakan, pemborosan tersebutlah yang membuat APBD setiap pemerintah daerah pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Padahal, besaran APBD setiap lima tahun selalu tumbuh dua kali lipat. "Artinya, APBD lebih banyak ongkos operasionalnya daripada pembangunan," ucap JK.

JK ingin kepala daerah benar-benar menyusun APBD yang berkualitas mengingat pemerintah terus memperbesar alokasi transfer ke daerah. Bahkan, ujar dia, jumlah anggaran untuk transfer ke daerah lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga pada tahun ini.

Bahkan, tambah JK, pemerintah pusat pun memutuskan untuk tidak memangkas alokasi transfer ke daerah meskipun saat ini ada ancaman melebarnya defisit anggaran. Pemerintah pusat lebih memilih untuk memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga. "Yang kita kurangi anggaran pusat, bukan daerah," kata JK.

Baca juga: Jokowi Minta Pembelian Kendaraan Dinas Ditunda

Ikuti Whatsapp Channel Republika