REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha mengatakan, persoalan kemiskinan di Kota Bandung merupakan masalah yang dari dulu belum terselesaikan. Bahkan, hingga hari ini masih banyak warga Kota Bandung yang belum sejahtera.
Ahmad menilai, program penanggulangan kemiskinan di bawah pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil tidak berjalan. Pasalnya, masih banyak warga yang kerap mengadu ke DPRD terkait kesejahteraan.
"Itu persoalan dari dulu yang kemudian sampai hari ini di bawah pemerintahan Ridwan Kamil kami tidak bisa menyelesaikan permasalan ini," kata Ahmad kepada Republika.co.id, Kamis (7/4).
Ia menyebutkan, Pemkot Bandung belum bisa mengimplementasikan janji penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, kepedulian dan perhatian Pemkot Bandung terhadap warga miskin masih sangat kurang.
Penilaian ini, ujar dia, didasarkan pada layanan bagi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik. Seperti layanan kesehatan yang justru menyengsarakan masyarakat tidak mampu karena pihak rumah sakit menyulitkan warga untuk berobat.
Selain kesehatan, masalah pendidikan bagi warga miskin juga kurang terarah dan tidak optimal. Sebab, di sekolah yang seharusnya bebas dari iuran tapi masih terdapat pungutan-pungutan lainnya.
Tak hanya itu, sekolah gratis hanya diperuntukan ke sekolah negeri. Padahal jumlah sekolah negeri juga tidak memadai. "Rakyat miskin harusnya bisa bersekolah tidak hanya di negeri tapi swasta yang juga ditanggung biayanya oleh pemerintah," ujarnya.
Jajaran Pemkot Bandung juga dinilainya kurang berpihak dengan kaitannya memperbaiki tingkat pemberdayaan masyarakat kecil. Padahal mereka merupakan sasaran utama pengentasan kemiskinan.
"Pemberdayaan seperti membantu pekerjaan layak, usaha kecil. Jangan kayak perlakuan ke PKL, tiba-tiba diusir atau direlokasi ke tempat yang tidak memberikan penghidupan yang lebih layak," katanya.
Ia menilai selama ini Pemkot Bandung lebih fokus pada penataan ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman-taman tematik yang ditata sebegitu indah. Padahal masyarakat bahagia bukan hanya karena difasilitasi tempat berkumpul yang nyaman, tapi penghidupan yang lebih layak.
Menyangkut jumlah warga miskin di Kota Bandung yang diklaim sebanyak 304 ribu jiwa, Ahmad pun merasa tidak percaya. Menurutnya itu hanya setengah dari jumlah sesungguhnya. "Jumlah warga miskin Kota Bandung mencapai 20 persen dari warga seluruhnya. Itu mencatat 300 ribu hanya berdasarkan program Pemkot Bandung. Padahal aslinya masih lebih banyak," tuturnya.
Ia memperkirakan ada 600 ribu warga miskin yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Hal ini disebutkannya berdasarkan iuran BPJS yang dibayarkan Pemkot Bandung sebanyak 300 ribu orang dan ditanggung pemerintah pusat sekitar 300 ribu jiwa pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika