REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Total anggaran sementara yang dialokasikan Pemerintah daerah untuk Pilkada serentak 2017 sebanyak Rp 2,9 triliun. Jumlah tersebut meliputi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 2,4 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp 74 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek dalam rapat evaluasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 di 101 daerah, di Kawasan Tugutani, Jakarta, Selasa (5/2).

Reydonnizar mengatakan, jumlah tersebut belum final dan masih akan bertambah. Apalagi belum seluruh daerah mengajukan anggarannya dan belum ada penyesuaian standar yang dibutuhkan penyelenggara maupun pengamanan.

"KPU udah 100 persen, sementara Bawaslu itu baru 81 daerah, masih ada 20 daerah lagi yang belum mengajukan anggarannya," ujar pria yang disapa Donny tersebut.

Sementara, untuk kesiapan anggaran pengamanan baru 44 daerah yang mengalokasikan, 57 sisanya belum dianggarkan oleh daerah.

"Meksipun kita juga berharap dapat pula didukung APBN. lni semua kan perkiraan asumsi. Tapi hari ini kita coba tuntaskan dan troubleshoot apa masalahnya dari daerah yang belum anggarkan ini," ujar mantan penjabat Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Sebelumnya, KPU memberi tenggat waktu kepada daerah agar menyelesaikan persoalan anggaran sebelum massa pembentukan PPK dan PPS atau bulan Mei. Bahkan dalam draf PKPU, KPU mengusulkan penundaan bagi daerah yang belum menyelesaikan anggaran sampai waktu tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika