REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Seluruh pegawai Kemenkumham Sumatra Utara melakukan tes urine, Senin (4/4). Tes urine itu digelar berkat kerja sama Kemekumham Sumut menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut.
"Kegiatan ini sudah kita lakukan secara rutin di jajaran kita bekerja sama dengan BNNP Sumut. Bila nanti ada petugas atau pegawai positif menggunakan narkoba, pertama, kita sarankan untuk meninggalkan narkoba itu," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut, Yhosep Sembiring.
Yhosep mengatakan, Kemenkumham juga sudah menyiapkan sanksi kepada pegawai yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Selain teguran keras, sanksi pemecatan dengan tidak hormat (PDHT) juga telah dipersiapkan.
"Tiga bulan kemudian kita lakukan test urine lagi. Bila masih terindikasi narkoba, kita sarankan direhabilitasi. Jika tetap menggunakan narkoba juga baru kita berikan sangsi berat berupa pemecatan," ujarnya.
Yhosep mengatakan test urine juga dilakukan terhadap petugas dan pegawai lapas dan rutan di Sumut. Menurut dia, tes urine ini dilaksanakan sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat untuk membersihkan seluruh instansi dan lembaga negara dari narkoba.
"Kita mau seluruh pegawai dan petugas bersih dari Narkoba. Tidak mau saya ada anggota menggunakan narkoba," kata Yhosep.
Hal ini pun diamini Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumut, AKBP Magdelana Sirait. Magdalena mengatakan, tes urine ini merupakan program dari BNNP Sumut.
"Ini untuk pembersihan narkoba di jajaran instansi di Indonesia dan di Sumatra Utara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika