REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte, apalagi memaksa soal perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.     

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Daniel Johan, mengatakan reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. "PKB percaya dan menyerahkan ikhwal reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden," kata Daniel Johan di Jakarta, Senin (4/4).

Beberapa hari ini beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet jilid dua dalam waktu dekat. Menanggapi hal itu, Daniel Johan mengatakan bahwa jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet, harapannya bahwa resuffle kabinet itu semakin memperkuat konsolidasi politik dan kerja kabinet. "Jangan justru malah menambah kekisruhan dan memperlemah konsolidasi politik yang sudah semakin baik saat ini," kata Daniel Johan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa partai politik juga tidak perlu bermanuver mendikte presiden. Apalagi dengan menyebarkan fitnah yang bisa meruntuhkan kekompakan partai koalisi pendukung pemerintah yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat.

Daniel mengingatkan agar sesama partai politik pendukung Presiden jangan saling menjatuhkan. Apalagi, kata Daniel Johan, sekarang ini muncul berita fitnah secara sistematis yang tidak sesuai dengan fakta dan hanya bertujuan untuk merebut posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Kekuatan gelap ini mencoba merebutnya dengan cara-cara fitnah yang kasar dan tidak terhormat," tuturnya.  

Daniel Johan menambahkan bahwa PKB benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan Presiden Jokowiyang kuat dan solid sehingga seluruh target Nawacita dapat diwujudkan dengan baik dan efektif. Ia meminta semua pihak menjaga dan menahan diri. "Jangan sebarkan berita fitnah apalagi mengadu domba Presiden dengan siapa pun termasuk dengan PKB," ujarnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika