REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menemui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, Senin (4/4). Pertemuan tersebut di antaranya membicarakan advokasi terkait tewasnya terduga teroris Siyono.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Muhammadiyah tidak akan ikut campur persoalan pemberantasan terorisme yang menjadi tanggung jawab Polri.

"Kami menghormati itu," ujar Haedar, usai pertemuan, di Mabes Polri, Senin (4/4).

Muhammadiyah sebatas melaksanakan tugas kemanusiaan dengan membantu orang merasa memiliki persoalan di wilayah hukum. Selama ini, kata Haedar, advokasi hukum yang dilakukan Muhammadiyah pun merupakan hal yang biasa. Termasuk kepada keluarga Siyono.

Kapolri, menurut Haedar, merespon baik penyampaian Muhammadiyah. Keduanya sepakat sama-sama meneruskan proses penelitian baik Muhammdiyah maupun Polri terkait kasus ini.

"Di satu pihak terus melakukan langkah-langkah hukum meneliti seberapa jauh ada penyimpangan atau kekeliruan prosedur di lingkungkan internal yang nanti akan dilaporkan pihak kepolisian," kata Haedar.

Di samping itu, ia melanjutkan, Muhammadiyah memiliki banyak tugas yang bersinggungan dengan tugas kepolisian. Karena itu, persoalan Siyono termasuk di antaranya.

Haedar menegaskan, menerima pengaduan masyarakat merupakan peran dari Muhammadiyah. Selain itu, Haedar juga menjelaskan kepada Kapolri terkait peran kemanusiaan Muhammadiyah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika