REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajar FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Zaenal A Budiono menilai pemecatan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berdampak pada pemerintah dan parlemen.

Salah satunya, ia menganggap, pemerintah lebih mudah ‘menundukkan’ DPR RI. Sebab, selama ini Fahri Hamzah (FH) diketahui kerap bersebelahan dengan pemerintahan.

“Tentu saja pemecatan FH makin memuluskan jalan pemerintah untuk ‘menundukkan’ DPR. Selama ini FH dikenal sebagai tokoh muda KMP (Koalisi Merah Putih) di DPR,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (4/4).

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) itu berujar, kendati KMP sudah bubar, namun pemerintah tidak bisa begitu saja mendapatkan dukungan.

“Nah dengan hilangnya FH, praktis tinggal Fadli Zon yang terlihat berseberangan dengan pemerintah. Sementara Akom (Ketua DPR, Ade Komaridin) sendiri secara gestur politik cukup akomodatif dengan pemerintah,” ujarnya.

Zaenal menilai, pemecatan Fahri Hamzah berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Ia menjelaskan, bila DPR RI terlalu lemah terhadap pemerintah, hal tersebut merupakan sinyal kuning demokrasi.

Sebab, tanpa adanya kontrol efektif dari parlemen, kekuasaan sesuci apapun akan berpotensi terjebak dalam manisnya kekuasaan (abuse of power). Justru, ia mengatakan, bila DPR RI kuat, hal tersebut merupakan berkah bagi pemerintah dan politik dalam negeri. Karena mengurangi peluang penyelewengan oleh pemerintah.

Baca juga, Ini Penjelasan Presiden PKS Soal Kabar Pemecatan Fahri Hamzah

Ikuti Whatsapp Channel Republika