REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- KPK diminta melihat lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pantai utara Jakarta yakni dengan meminta keterangan pihak-pihak yang sejak awal terlibat.

"Dari mulai peraturan di tahun 2000-an, siapa yang kasih izin sampai sekarang. Dari situ bisa ditelusuri, kenapa izin bisa muncul padahal (reklamasi) menuai kontroversi dan gugatan," ujar Pengamat lingkungan Ubaidillah saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (3/4).

Mantan Ketua Umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta ini mengatakan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi merupakan puncak dari indikasi korupsi yang sudah berjalan. Seluruh pihak yang berkaitan harus memberi keterangan.

"Selain DPRD, siapa lagi yang berkaitan? Tentunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Gubernur DKI Jakarta karena dia yang menyetujui, mengetahui, dan berkuasa penuh terhadap kebijakan dan anggaran," jelas Ubaidillah.

(Baca juga: Amdal Teluk Jakarta Antara Ada dan Tiada)

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Diduga, politikus Gerindra tersebut menerima suap dari perusahaan pengembang untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta.

Komisi D DPRD DKI Jakarta memang saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) dan revisi peraturan daerah (perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta. Pembahasan tersebut pun hingga kini masih tarik ulur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika