REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut monopoli energi listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini sudah sangat keterlaluan. Hal ini disampaikan Tjahjo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatra Utara tahun 2016 di Hotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4).
Menurut Tjahjo, monopoli yang dilakukan oleh PLN saat ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah-daerah. Padahal hal ini sedang digalakkan oleh Presiden Jokowi. "Banyak yang mau membangun pusat energi saja dipersulit luar biasa sama PLN," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, jika kondisi ini terus berlangsung maka target pertumbuhan investasi tidak akan maksimal. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting dalam dunia investasi adalah ketersediaan sumber energi. Ia pun menyarankan pengelolaan PLN juga dilakukan pembagian seperti BUMN lainnya.
"Harusnya PLN itu dibagi lah. PLN wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lainnya, seperti hanya Angkasa Pura dan Pelindo. Jadi tidak terpusat, tidak ada monopoli," ujarnya.
Dalam Musrenbang Sumut 2016 hari ini, Tjahjo hadir bersama Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga. Acara ini dibuka oleh Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan ikut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
