Jumat 01 Apr 2016 08:34 WIB

Jabar Belajar Penanganan Disabilitas pada Australia Selatan

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andi Nur Aminah
Seorang penyandang disabilitas mencoba bertransaksi di mesin ATM Bank BNI yang dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (1/12).(Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Seorang penyandang disabilitas mencoba bertransaksi di mesin ATM Bank BNI yang dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (1/12).(Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) siap belajar pada Pemerintah Australia Selatan dalam penanganan penyandang disabilitas. Karena, negara tersebut telah diakui organisasi pekerja internasional atau Internasional Labour Organization (ILO) telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum disabilitas. 

Menurut Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, pihaknya akan terus melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Australia Selatan yang telah dilakukan sejak September 2015 lalu. Kerja sama tersebut meliputi bidang pendidikan, perdagangan dan investasi. Selain itu terdapat sejumlah rencana kerja sama di bidang lain, di antaranya soal penanganan kaum disabilitas.  "Kita perlu belajar kepada mereka," ujar Deddy kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Deddy, kaum disabilitas di Australia Selatan sudah sangat berdaya bahkan mampu membuat karya berupa film pendek. Bahkan film pendek tersebut rencananya akan ditampilkan di Festifal Film Pendek Jabar. "Film pendek dari disabilitas ini bisa menjadi pencerahan buat kita, sesuatu yang baru dan perlu diapresiasi," katanya.

Sementara itu, Konsulat Jendral Australia Selatan, Yayan GH Mulyana mengatakan dari 23 juta penduduk Australia, sekitar lima hingga enam persen merupakan kaum disabilitas. Karena itu, negara tersebut menganggarkan dana cukup besar untuk mengembangkan infrastruktur yang pro terhadap kaum disabilitas.

Tidak hanya itu, dia mengatakan, pihaknya juga punya program yang dapat mengembangkan keahlian para kaum disabilitas agar mereka lebih berdaya. Bahkan difabel juga dilibatkan dalam membuat kebijakan pemerintah terkait penanganan kaumnya. "Kami menyediakan lapangan pekerjaan penyandang  disabiliatas sehingga ILO menilai Australia sebagai negara yang sangat baik dalam penanganan disabilitas," kata Yayan.

Yayan mengatakan, implementasi kerja sama Australia Selatan dengan Jabar dilakukan oleh joint working group. Tim ini rutin melakukan pertemuan untuk mengevaluasi realisasi kerja sama serta membahas program-program baru yang dapat dikerjasamakan di masa depan.

Pihaknya sengaja memilih Indonesia khususnya Jabar karena dianggap sebagai perwakilan wilayah Asia Tenggara. Jabar sendiri serupa dengan Asutralia Selatan yang punya fungsi strategis bagi negaranya masing-masing. "September nanti akan kita lihat lagi perkembangan kerja sama yang sudah tercapai dalam waktu setahun kebelakang," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement