Rabu 30 Mar 2016 08:10 WIB

Pembangunan Pos Lintas Batas RI-PNG Ditarget Selesai Tahun Ini

Rep: Sonia Fitri/ Red: Nur Aini
Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411/Raider Kostrad berjaga di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Skouw-Wutung, Papua, Selasa (15/3).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411/Raider Kostrad berjaga di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Skouw-Wutung, Papua, Selasa (15/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dijanjikan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan Papua New Guinea (PNG) pada 2016. Saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan menyelesaikan pembangunannya, tepatnya di PLBN Skouw Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpupera Andreas Suhono menerangkan, pembangunan dimulai sejak 18 Desember 2015 serta progres fisik telah mencapai 10,23 persen. "Kita target pada Desember 2016 akan selesai,” kata Andreas usai mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan groundbreaking pembangunan PLBN, Rabu (29/3) di Jayapura, sebagaimana dikutip dalam rilis.

Acara groundbreaking Pos LLBN RI-PNG tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Cipta Karya Kemenpupera Andreas Suhono dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Intelejen Nasional  (BIN) Sutiyoso, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano, Kepala Staff Umum (Kasum) TNI Laksdya Didit Herdiawan, dan perwakilan dari Pemda setempat.

Percepatan pembangunan tujuh PLBN terpadu serta sarana prasarana penunjang yang ada di kawasan perbatasan sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Menurut Andreas, sarana prasarana penunjang lainnya seperti pasar, sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan pemukiman di wilayah sekitar perbatasan juga dibangun. Tujuannya agar masyarakat sekitar bisa meningkatkan perekonomiannya.

Andreas menyampaikan, siteplan tujuh PLBN tersebut telah selesai disusun dan telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) pada 18 Juni 2015 lalu. Tujuh PLBN tersebut terdiri dari tiga PLBN di Pulau Timor yaitu PLBN Motaain, Motamasin dan Wini. Kemudian di tiga PLBN di Pulau Kalimantan yakni PLBN Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan satu PLBN lainnya di Pulau Papua yakni PLBN Skouw.

PLBN Skouw akan dibangun di atas lahan seluas 10,7 hektare oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 165,994 miliar. Pembangunan PLBN Skouw akan dibagi menjadi tiga zona yaitu Zona Inti, Zona Sub Inti dan Zona Pendukung.

Luas bangunan di Zona Inti mencapai 7.619 meter persegi  yang terdiri dari bangunan utama PLBN, klinik, gudang sita, bangunan jembatan timbang, check point, bangunan utilitas, koridor pejalan kaki, bangunan x-ray mobil pengangkut barang dan bangunan pelayanan terpadu kedatangan mobil kargo.

Sementara bangunan pada Zona Sub Inti luasnya 1.193 meter persegi yang terdiri dari bangunan wisma Indonesia, mess karyawan, dan gedung serba guna. Kemudian bangunan di Zona Pendukung luasnya 1.300 meter persegi yang terdiri dari restoran, ATM, masjid, gereja, pos polisi dan lainnya.

"Desain PLBN Terpadu Skouw di Papua menggunakan desain bangunan Rumah Tangfa," ujarnya.. Rumah Tangfa merupakan ciri rumah pesisir di daerah Skouw. Rumah tersebut memiliki atap dengan bentukan perisai dan memiliki dua ruang panjang untuk masyarakat berkumpul, sedangkan bagian tengah berfungsi sebagai sirkulasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement