REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional Alex Jemadu menilai pemerintah perlu memeratakan pembangunan, termasuk di daerah-daerah perbatasan seperti di kepulauan Natuna.
Perhatian pemerintah terhadap masyarakat perbatasan penting diberikan sehingga dapat meningkatkan rasa nasionalisme mereka.
"Pemerintah pusat tetap wajib membangun daerah perbatasan supaya mereka merasa memiliki Indonesia supaya tidak mudah diajak dan dirayu. Penduduk di perbatasan harus diperhatikan," kata Alex di Jakarta, Selasa (29/3).
Lebih lanjut, meskipun Indonesia bukan termasuk negara pengklaim atau terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, namun Alex menilai pemerintah Indonesia perlu meminta klarifikasi lebih lanjut terkait sembilan titik yang secara sepihak diklaim oleh Cina sebagai Zona Ekonomi Eksklusifnya.
"Ada satu gambar peta yang diterbitkan Cina, namanya garis putus 9. Kalau dilihat di peta itu memang sangat dekat sekali dengan Natuna. Jadi ini yang harus diklarifikasi dengan pemerintah Cina," jelasnya.
Klarifikasi tersebut dapat menjadi jaminan agar pemerintah Cina tak lagi mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk kekayaan alam Indonesia. Sikap tegas pemerintah ini, tambah Alex, dapat dilakukan guna menghindari peristiwa serupa di kemudian hari.
"Menlu (Indonesia) harus bertemu Menlu (Cina) untuk minta klarifikasi itu. Kita harus mendapat jaminan dan kepastian dengan Cina, kalau tidak nanti mengulangi lagi," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya meningkatkan keamanan wilayah maritim Indonesia agar negara lain dapat menghargai kedaulatan wilayah Indonesia.
Peristiwa dihalang-halanginya penegakan hukum pemerintah Indonesia oleh kapal patroli Cina ini juga dinilainya bukan dilakukan oleh oknum tertentu dari pemerintah Cina.
"Pemerintahan yang sangat otoriter, mereka hierarkinya sangat kuat. Kemungkinan kecil sekali ada oknum dari pemerintah yang menyimpang kebijakan. Ini masalah pemerintah dengan pemerintah," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika