REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan hingga saat ini belum ada perkembangan berarti terkait penyelenggaran musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Doli menilai kondisi persiapan Munaslub Partai Golkar cenderung stagnan. Ia mengatakan, penyusunan kepengurusan DPP PG Bali yang direvisi dengan mengakomodir DPP PG Ancol juga belum ada hasilnya hingga saat ini.
''Menurut saya, Golkar telah membuang waktu dalam upaya mencapai puncak momentum rekonsiliasi, serta konsolidasi mempersiapkan dirinya untuk bangkit kembali secara cepat,'' katanya.
Padahal, lanjut dia, partai lain sudah mempersiapkan diri menghadapi agenda-agenda politik, baik nasional maupul lokal, seperti pilkada serentak 2017. ''Golkar senyap seakan tidak ada aktivitas politik yang berarti akhir-akhir ini,'' ucapnya.
Seharusnya, kata Doli, momentum tercapainya kesepakatan politik Januari lalu, yang dimulai dr Rapimnas DPP PG Bali yang menyepakati Munas, kemudian dikeluarkannya SK Kemenkumham kepada DPP PG Riau, dijadikan sebagai cerminan kepengurusan rekonsiliasi dan kepengurusan penyelenggara Munas.
Karena itu sudah sangat cukup untuk dilanjutkan kepada penetapan tanggal Munas dan pembentukan panitia penyelenggara Munas.
''Saya mempertanyakan kembali kepada kita semua, terutama kepada para pemimpin kita, tentang itikad baik dan kesungguhan kita untuk bersatu, menyelesaikan secara tuntas perselisihan dengan segala dampaknya terutama ke daerah selama ini, melalui komitmen untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin,'' jelasnya.
Putusan MA tentang PN Jakarta Utara seharusnya tidak menjadi penghambat, selama semua komitmen dengan kesepakatan politik yang telah diambil sejauh ini. Kalau putusan itu bisa diselaraskan dan ikut mendukung proses yang sudah berjalan, itu bisa saja diterima.
Namun bila sebaliknya, putusan itu malah bisa menimbulkan masalah baru dan menghentikan proses persiapan Munas rekonsiliatif.
''Toh kita semua sesungguhnya sudah punya basis kesepakatan politik dan legalitas formal dari pemerintah dengan dikeluarkannya SK DPP PG Riau oleh Kemenkumham,'' jelas dia.
Menurutnya, Golkar selama ini sudah cukup kehilangan waktu dan energi. Sehingga, sebaiknya petinggi-petinggi Golkar tidak boleh lagi membuang waktu dan kesempatan.
''Kita bisa bayangkan betapa meruginya, karena dengan waktu dua bulan, sesungguhnya sudah banyak effort yang bisa kita lakukan di dalam menata partai kembali secara internal,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika