REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar masih belum jelas. Sebab, sejak diputuskan pada Januari lalu, belum ada keputusan kapan dan dimana Munas akan digelar.

''Ini enggak jelas kapan Munas, ada yang tanggal 7 Mei, 17 Mei, bahkan bulan Juli, jadi masih simpang siur,'' kata Calon Ketua Umum Golkar Mahyudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Hal itu disebabkan oleh Rapat Pleno yang terus menerus mengalami penundaan. Padahal, Pleno adalah satu-satunya forum yang dapat mengambil keputusan siapa penyelenggara, waktu dan tempat Munas.

Ketidakjelasan Munas terjadi ketika Mahkamah Agung menolak Kasasi Agung Laksono, dan menguatkan kubu Munas Bali. Sebab, muncul pandangan bahwa ketika kedua belah sudah sepakat untuk bersatu, maka tidak diperlukan lagi Munas.

''Kalau semuanya sudah bersatu ngapain Munas. ARB mungkin gengsi, karena sudah terlanjur bilang untuk menyetujui Munas. Ketika semua keinginan terpenuhi, maka perhelatan itu tidak diperlukan lagi. Kalau tidak Munas kita bisa menang, untuk apa kita Munas,'' ujarnya.

Kalau memang opsinya tidak ada Munas, setelah keluar SK Menkumham, lanjut Mahyudin, Maka DPP harus melakukan Rapimnas lagi. Hanya saja, kecil kemungkinan Menkumham mengeluarkan pengesahan hasil Munas Bali jika ternyata Munas batal.

Akibat ketidakjelasan Munas, Mahyudin yang telah Roadshow ke beberapa daerah di Indonesia harus menghentikan kampanyenya. Meski, ia mengklaim bahwa 90 persen pengurus DPD II telah mengenalnya dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika