REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat internasional dari PAR Indonesia, Guspiabri Sumowigeno mengatakan maritim perlu penguatan diplomasi baru untuk mengatasi masalah kemaritiman seperti yang terjadi pada konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

"Secara instrumental kegiatan diplomasi maritim memerlukan penguatan. Mengangkat Utusan Khusus Presiden/Duta Besar Keliling Urusan Maritim adalah solusi," katanya menanggapi insiden yang terjadi di perairan Natuna yang melibatkan coastguard Cina dan kapal berbendera Tiongkok KM Kway Fey 10078, Senin (28/3).

Ia mengatakan pos baru ini vital untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Figur seperti Laksamana (Purn) Tedjo Edhi, mantan KSAL dan Menkopolhukam layak dipertimbangkan.

Secara konsep, lanjutnya Indonesia perlu mengantisipasi bahwa suatu saat dimasa depan, pulau-pulau di LTS akan menjadi milik yang sah dari negara lain.

Untuk itu Indonesia perlu memiliki pendekatan langsung dan mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap untuk ko-eksistensi damai dengan negara manapun di LTS, termasuk Cina seandainya klaim Cina pada akhirnya memperoleh pengakuan hukum dan komunitas internasional.

"Langkah ini akan meyakinkan Tiongkok bahwa friksi lebih lanjut dengan Indonesia akan menjauhkan dirinya dari tujuan meraih dukungan internasional di LTS," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika