REPUBLIKA.CO.ID,CIREBON -- Rencana pengembangan Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, kemungkinan besar dibatalkan jika bongkar muat batu bara tidak dicantumkan dalam Rencana Induk Pelabuhan karena penolakan dari DPRD dan masyarakat Kota Cirebon.
Manager Operasi PT Pelindo II Cabang Cirebon Yossi Marchiano, di Cirebon, Senin (28/3), mengatakan dengan adanya keputusan penutupan sementara serta adanya desakan tidak dicantumkannya terminal khusus bongkar muat batubara maka pengembangan pelabuhan terancam batal.
"Yang kita ingin kembangkan itu batu bara dan DPRD malah menginginkan bongkar muat batu bara tidak dicantumkan dalam rencana induk. Kalau begitu pelabuhan tidak mungkin bisa dikembangkan karena akan sia-sia," katanya.
Posisi Pelindo dalam hal pengembangan merupakan investor dan aktivitas, kata Yossi, dan bongkar muat batu bara adalah bidang yang paling utama untuk dikembangkan.
Menurut dia, dengan adanya desakan dihilangkannya aktivitas bongkar muat batu bara itu membuat para investor enggan menyumbang.
Dia mengatakan, investor tidak akan mau untuk mengembangkan pelabuhan jika masyarakat dan DPRD bersikukuh untuk tetap menolak adanya aktivitas bongkar muat batu bara.
"Seharusnya masyarakat dan DPRD menyadari bahwa pelabuhan ini bukan khusus tapi umum dan kami pihak Pelindo pengen adil, jika soal debu yang yang disoroti soal debu bukan malah batu baranya," tuturnya.
Ia menuturkan, penutupan sementara merupakan bukti kurangnya koordinasi yang baik antarkementrian, yakni Kemenhub, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementrian BUMN.
Dia yakin dengan adanya penutupan batubara berimbas kepada ekonomi sekitar dan masyarakat paling besar terkena imbasnya.
"Adanya pelabuhan itu adanya aktivitas ekonomi dan jika bongkar muat batu bara tidak ada, maka pasti akan menurukan ekonomi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
