REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Merebaknya kasus flu burung di Kabupaten Sukabumi ditanggapi serius pemerintah daerah.
Pasalnya, pada awal 2016 ini tercatat sebanyak empat kecamatan di Sukabumi yang ditemukan kasus unggas positif flu burung. Keempat kecamatan itu, yakni Tegalbuleud, Sagaranten, Cikidang, dan Kabandungan.
"Kita akan galakkan upaya restrukturisasi perunggasan," ujar Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Sukabumi Iwan Karmawan kepada wartawan, Senin (28/3).
Terutama, dalam penataaan peternak atau warga yang memelihara unggas di dekat permukiman warga. Ke depan, kata Iwan, warga dilarang memelihara unggas sekitar 100 meter dari rumah.
Saat ini, diperkirakan masih ada sejumlah warga yang mengabaikan hal tersebut. Oleh karena itu, lanjut Iwan, Disnak akan melakukan penataan secara bertahap.
Caranya bisa dengan mengganti hewan ternak dari unggas ke ternak kambing ataupun kelinci. Langkah lainnya, ungkap Iwan, yakni dengan berencana membentuk kampung ternak unggas.
Penetapan satu lokasi ini untuk mempermudah Disnak dalam melakukan pemantauan dan pembinaan kepada peternak.
Pasalnya, saat ini warga yang memelihara unggas tersebar di beberapa wilayah sehingga menyulitkan pendataan. Bila program itu berhasil diterapkan, akan menekan penyebaran flu burung pada unggas. Sementara itu, Pemkab Sukabumi langsung menetapkan status waspada flu burung menanggapi maraknya kasus.
"Setelah ada laporan flu burung, langsung kita buat surat edaran ke kecamatan," ujar Bupati Sukabumi Marwan Hamami.
Intinya, semua kecamatan yang berjumlah 47 harus mewaspadai penyebaran flu burung pada unggas. Terlebih, kata Marwan, Sukabumi belum terbebas dari flu burung.
Hal ini disebabkan flu burung adalah virus yang bisa mengalami regenerasi. Ia menerangkan, penyebaran flu burung karena kondisi anomali cuaca dan sanitasi lingkungan tempat pemeliharaan unggas, terutama ayam, kurang layak.
Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Ade M Zulkarnaen mengatakan, marakanya kasus flu burung memberikan kerugian bagi para peternak.
"Dampaknya, usaha peternakan ayam lokal mulai dari hulu, yakni pembibitan hingga hilir (pemasaran--Red) akan terganggu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika