REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak datang sendiri, Ganjar juga turut membawa 17 Bupati yang berada di wilayah Jawa Tengah.
Ganjar mengatakan 17 Bupati tersebut nantinya akan belajar bersama KPK untuk dapat menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Selain itu, kata Ganjar, para kepala daerah tersebut akan diberi pendidikan mengenai korupsi termasuk salah satunya soal gratifikasi.
"Hari ini sudah ada 17 bupati kami ajak ke sini untuk belajar dan bertanya mengenai gratifikasi," katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/3).
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pembenahan sistem. Ia pun mengaku memiliki keinginan untuk membuat Komite Integritas pada setiap SKPD dengan Inspektorat sebagai sektor pengarahnya.
"Ada sistem agar ada e-budgeting, e-procurement, e-monitoring, sistem informasi eksekutif yang bisa saya pantau melalui gadget. Publik bisa melaporkan apapun melalui jejaring sosial dan juga ada pergub yang berbasis website," ujar Ganjar.
Ganjar menjelaskan bila yang dilakukannya saat ini berawal dari kegelisahan sejumlah kepala daerah yang merasa khawatir dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurut Ganjar, banyak kepala daerah yang merasa takut untuk melakukan sesuatu.
"Kemudian saya ditanya taman-teman, kalau mau jadi gubernur benar-benar ingin mencegah korupsi apa yang harus dilakukan, makanya saya buat seperti ini," jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah itu juga berharap akan ada lebih banyak lagi kepala daerah di kabupaten maupun kota yang mendapatkan pendidikan mengenai korupsi.
Pertemuan dengan pimpinan KPK kali ini juga akan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama program pencegahan korupsi terintegrasi oleh 17 bupati dan walikota di wilayah Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika