REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Hambalang.
Johan Budi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin menyebutkan audit menyeluruh BPKP merupakan satu dari tiga tahap sebelum memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak.
Tahapan lainnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk? mengkaji lebih lanjut baik dari segi topografi maupun dari segi bangunannya.
"Pemerintah juga akan membahas masalah Proyek Hambalang dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan mengundang berbagai pihak," kata Johan Budi.
Ia menyebutkan dalam proyek tersebut juga ada pengadaan peralatan yang sekarang dalam penyelidikan atau penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
"Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak, jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan adalah jangan sampaikan adalah agar aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai," katanya.
Menurut dia, aset itu harus diselamatakn apakah nanti digunakan untuk wisma atlet yang sedang dibutuhkan atau keperluan lain yang akan tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR dan BPKP.
Sementara itu mengenai keterkaitan dengan mantan Presiden SBY atas kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang, Johan mengatakan kunjungan Presiden Jokowi meninjau Proyek Hambalang semata terkait upaya menyelamatkan aset negara.
"Kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java, sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya presiden sudah meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini Proyek Hambalang," kata Johan.
Ia menyebutkan fokus? Presiden Jokowi adalan dalam konteks akselerasi pembangunan bidang infrasuturktur sehingga kunjungan ke Hambalang juga merupakan upaya akselerasi pembangunan infrastruktur.
"Tidak hanya mengunjungi bangunan di Hambalang tapi juga jalan tol dan lain-lain sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak SBY," katanya.
Ia menyebutkan hak siapapun untuk memberi masukan kepada presiden, masukan itu akan dilhat sebagai sebuah masukan oleh Presiden apakah akan bisa ditindaklanjutui atau tidak itu akan dilihat situasi dan kondisi yang sedang dilakukan? pemerintah saat ini.
"Jadi sah-sah saja memberikan masukan apalagi dari sebuah partai besar, sekali lagi jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan Presiden ke Hambalang itu sebagai bagian dari mengomentari?kritik SBY, sama sekali tidak ada tujuan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
