Jumat 18 Mar 2016 18:30 WIB

'Pendidikan Tinggi tidak Mendorong Seseorang Menjadi Wirausaha'

Menteri PPN dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil memberikan paparan saat Dialog Kebijakan Ekonomi dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-5 PII di Jakarta, Jumat (13/11).
Foto: Republika/ Wihdan
Menteri PPN dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil memberikan paparan saat Dialog Kebijakan Ekonomi dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-5 PII di Jakarta, Jumat (13/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendidikan tinggi justru tidak membuat seseorang menjadi independen tetapi malah semakin bergantung. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam pembukaan rapat kerja Pengurus Besar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) di Jakarta, Jumat (18/3).

"Pendidikan tinggi tidak mendorong seseorang menjadi wirausaha. Malah semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia semakin bergantung kepada pekerjaannya," ujar Sofyan.

Dia menambahkan seseorang yang berpendidikan tinggi enggan untuk memulai menjadi pengusaha.  Sebaliknya justru masyarakat yang berasal dari pendidikan rendah banyak yang menjadi pengusaha.

"Hanya empat persen lulusan perguruan tinggi yang memilih menjadi pengusaha, 96 persen lainnya memilih bekerja. Sementara untuk yang tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 52 persen berwirausaha," tambah dia.

Dengan kata lain, lanjut dia, sistem pendidikan di Tanah Air tidak membuat seseorang menjadi independen. Masyarakat masih memandang sebelah mata para wirausaha. "Kita lebih menghargai pekerja kantoran dan jarang menghargai bisnis."

Sofyan yang juga alumni dari PII tersebut menambahkan bahwa saat ini sektor wirausaha harus menjadi fokus umat Islam.

"Beberapa waktu terakhir, kita terlena dengan euforia politik dan sedikit yang masuk ke wirausaha. Oleh karena itu harus diubah trennya, saran saya buat adik-adik jangan terlalu lama menjadi aktivis melainkan harus berwirausaha," imbuh dia.

Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada, mengatakan dalam raker tersebut terdapat tiga isu strategis yang dibahas yakni pendidikan, kemandirian ekonomi serta politik yang berdaulat.

"Pada era kemarin, kita terlalu sibuk dengan euforia politik sekarang saatnya kita memperhatikan dua sektor lainnya yakni pendidikan dan kemandirian ekonomi," kata dia. Nasrullah mengatakan hasil raker tersebut akan dijadikan rekomendasi ke pihak pemerintah.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement