REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Asosiasi kontraktor Kabupaten Bogor mempertanyakan kebijakan Dinas Bina Marga dan Pengairan yang diduga telah membagi-bagikan proyek infrastruktur 2016 senilai Rp 400 miliar tanpa proses tender terbuka.

''Ini jelas menyalahi karena tender belum dibuka tapi proyek sudah hampir habis dibagi-bagi,'' kata Ketua Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas), Belman Pangribuan, di Cibinong, Rabu (16/3).

Belman mengatakan pembagian proyek tanpa proses tender yang sudah terdistribusi itu nilainya sebesar Rp 400 miliar atau sebanyak 186 proyek. Sementara total nilai proyek pada tahun ini sebesar Rp 650 miliar.

''Proyek-proyek yang masih tersisa dan belum dilelang adalah proyek yang nilainya relatif kecil. Sementara proyek bernilai miliaran sudah ada pemiliknya meskipun proses lelang belum dimulai,'' katanya.

Secara terpisah wakil Ketua DPRD Kab Bogor Ade Munawaroh melalui akun Facebok mempertanyakan kebijakan bagi-bagi proyek tersebut. Ia menulis melalui akunnya ‘Hanya ada di Kab Bogor, legislatif berperan sebagai eksekutif dari ngatur proyek sampai mutasi pejabat. Eng ing eng.,,who is the man?’

Ketika dimintai penjelasannya tentang kicauannya itu, Ade Munawaroh mengatakan, sebagai anggota dewan dirinya berhak menanggapi persoalan yang menuncul di masyarakat. ''Setiap orang punya hak berbicara dan menanggapi masalah yang ada di masyarakat,'' katanya  di Cibinong, Rabu (16/3).

Wakil Ketua Kadin Bidang Konstruksi Kabupaten Bogor, Ali Hakim, mengaku belum mendengar adanya praktik bagi-bagi proyek di Bina Marga. ''Keluhan itu sudah kita terima, tapi masih perlu dipelajari dan nanti kita luruskan persoalannya,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika