REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo siap menghadapi tuntutan PPP kubu Djan Faridz. Partai berlambang Ka'bah tersebut menuntut pemerintah ganti rugi Rp 1 triliun karena dianggap tidak juga menyelesaikan konflik sengketa kepengurusan resmi PPP.

"Sebagai negara demokrasi dan negara yang mengedepankan hukum, tentunya apa pun yang digugat, ya pemerintah akan siap menghadapi itu," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/3).

Pramono menilai, tudingan PPP bahwa pemerintah tak becus dalam menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan mereka tak tepat. Justru, menurutnya, pemerintah menaruh perhatian besar dalam konflik tersebut. Karenanya, pemerintah terus berusaha memediasi agar kedua kubu islah.

"Jadi, pada prinsipnya secara demokratis pemerintah mendorong untuk diselesaikan oleh mereka sesuai aturan AD-ART-nya dan mekanisme yang berlaku," kata Pramono.

Dia sendiri belum dapat memastikan apakah Presiden Jokowi akan hadir dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat pada 29 Maret mendatang. "Itu nanti ada mekanismenya," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika