REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu belum sarjana. Rencana rasionalisasi PNS yang berpendidikan SD, SMP dan SMA pun meresahkan para PNS.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, hingga akhir Desember 2015, ada 5.538 PNS yang berstatus SD, SMP, dan SMa. Dari jumlah itu, sebanyak 170 orang berpendidikan SD, 262 orang berpendidikan SMP dan 5.106 berpendidikan SMA.
Kemenpan RB saat ini sedang mengkaji rasionalisasi PNS. Hal itu terutama untuk PNS berijazah SD, SMP dan SMA.
Sekretaris BKD Kabupaten Indramayu Ahmad Syadali menjelaskan, hingga kini, belum menerima putusan secara resmi mengenai rencana rasionalisasi PNS. Bahkan, peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hal itupun belum ada.
"Selama PP belum ada, maka (rasionalisasi) PNS tidak akan terjadi," ujar Syadali, Selasa (15/3).
Syadali menambahkan, rencana rasionalisasi PNS itu sebenarnya berbenturan dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya di Kabupaten Indramayu. Kebutuhan PNS di Kabupaten Indramayu mencapai 25 ribu orang. Namun, saat ini, jumlah PNS yang tersedia hanya 14.631 orang. Itu berarti, Kabupaten Indramayu masih kekurangan sekitar 10 ribu orang PNS.
"Kekurangan PNS itu terutama terjadi pada tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan," ujar Syadali.
Sementara itu, rencana rasionalisasi PNS yang berpendidikan SD, SMP dan SMA telah meresahkan para PNS. Mereka mengaku kaget dan khawatir hal tersebut akan menimpa mereka.
"Pas baca berita itu di koran, saya sampai gak bisa tidur. Gimana nanti nasib anak dan istri saya," keluh seorang PNS yang enggan disebut namanya itu.
Pria lulusan SMP itu berharap, rasionalisasi PNS batal dilakukan. Pasalnya, saat ini lowongan pekerjaan sangat sulit diperoleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika