Peningkatan anggaran Dana Desa diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan catatan Dana Desa digunakan secara produktif.
Tahun lalu Dana Desa yang sebesar Rp21 triliun berkontribusi sebesar 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tahun ini dengan alokasi naik dua kali lipat, di atas kertas Dana Desa bisa berkontribusi sekitar 1 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini rupanya yang membuat pemerintah optimistis bisa meraih pertumbuhan 6 persen tahun ini dari target 5,3 persen-5,6 persen.
Pertanyaannya apakah semudah itu menciptakan BUMDes atau UMKM yang sehat? Tentu saja pemerintah tak cukup hanya menggelontorkan uang. Selain memantau dengan ketat penyalurannya, pemerintah juga harus melakukan pendampingan dan capacity building bagi BUMDes dan UMKM.
Pendekatannya bukan lagi proyek seperti diwaktu lalu. Dana habis tak jelas, tapi tidak memberi dampak pada perbaikan taraf hidup masyarakat.
Untuk pendampingan dan capacity building pemerintah bisa melibatkan kalangan akademisi, perusahaan swasta yang sudah mapan di daerah, BUMD, BUMN, atau perbankan. Ini bukanlah pekerjaan gratis, karena perusahaan besar juga akan menangguk keuntungan dari BUMDes dan UMKM yang sehat.
Bagi perbankan nasional, BUMDes atau UMKM yang sehat menjadi pasar potensial untuk penyaluran kredit produktif. UMKM atau BUMDes juga bisa diarahkan untuk menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan besar.
Kita berharap kehadiran BUMDes dan UMKM akan mendongkrak jumlah pengusaha di Indonesia. Salah satu syarat jika suatu negara ingin maju dan makmur menurut David McCleland, sosilog Amerika Serikat, minimal harus memiliki jumlah wirausahawan 2 persen dari jumlah penduduknya.
Sebagai perbandingan, jumlah pengusaha di Singapura mencapai 7,2 persen dari jumlah penduduknya, Thailand 4,1 persen, Korsel 4 persen, Tiongkok dan Jepang 10 persen, dan Amerika Serikat 11,5 persen. Jumlah pengusaha di Indonesia diperkirakan baru mencapai 1,65 persen dari total penduduk saat ini.
Sekali lagi, kita berharap pemerintahan Jokowi-JK jangan hanya menjual jargon ekonomi kerakyatan atau menggunakan Dana Desa untuk tujuan politik. Ongkosnya sangat mahal, karena tidak sedikit jumlah uang yang digelontorkan untuk Dana Desa. Di sisi lain, sumber Dana Desa sejatinya berasal dari uang rakyat karena diambil dari APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
