REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah lembaga kemanusiaan nasional (LKN) membuat mekanisme baku berupa protokol bersama untuk mengoptimalkan penanganan darurat bencana baik di dalam maupun luar negeri. Protokol ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi lembaga-lembaga kemanusiaan yang aktif di Indonesia.
Itu dirumuskan dalam acara workshop bertajuk “Pembuatan Joint Protocol untuk Lembaga Kemanusiaan” yang berlangsung di Gedung PB Nahdlatul Ulama (NU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada 10-11 Maret 2016. Acara ini digelar Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dengan dukungan Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB).
Hadir dalam gelaran ini, yakni lembaga-lembaga anggota HFI, antara lain Muhammadiyah Disaster Management Centre, Dompet Dhuafa, KARINA, Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, Yakkum Emergency Unit, Wahana Visi Indonesia, Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, PKPU, Church World Services Indonesia, Habitat for Humanity Indonesia, Rebana Indonesia, Unit Pengurangan Risiko Bencana PGI, Rumah Zakat, dan PP Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU.
Hasil acara ini akan menjadi rujukan bagi HFI dalam pelaksanaan tiap kegiatan tanggap darurat bencana.
“Tujuan workshop ini adalah untuk merumuskan adanya suatu mekanisme dalam membangun koordinasi untuk penanganan darurat, mengidentifikasi dan menutup gap koordinasi yang ada dalam penanganan darurat oleh lembaga kemanusiaan,” kata Direktur Eksekutif HFI, Surya Rahman Muhammad, dalam rilis yang diterima Republika, Selasa (15/3).
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tri Budiarto, mengapresiasi acara ini.
“Diharapkan kegiatan workshop ini mampu merumuskan sebuah mekanisme bersama yang ringkas dan operasional, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan,” ujar Tri Budiarto.
Perwakilan PP LPBI NU, M Wahib berharap workshop ini tidak hanya menghasilkan dokumen acuan bersama, melainkan juga sebagai media bagi upaya peningkatan kapasitas semua lembaga kemanusiaan.
“Sehingga kegiatan kemanusiaan khususnya penanganan darurat bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan efektif,” tukas Wahib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika