REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Mantan anggota DPR daerah pemilihan Kepulauan Riau Harry Azhar Azis menegaskan Batam tetap harus menjadi Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ), terkait dengan evaluasi status Batam oleh pemerintah pusat.
"Jangan sampai ke luar dari semangat asal didirikannya Batam, menjadi wilayah perdagangan bebas," kata putra daerah kelahiran Kepri itu di Batam, Ahad (13/3).
Harry yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu mengaku pernah diminta pendapat dan masukan tentang nasib Batam oleh tim dari Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Kepada tim dari Kementerian Keuangan, Harry menegaskan Batam paling cocok dikembangkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, karena lokasinya yang strategis, dan konsep itu sudah dijalankan sejak berpuluh tahun yang lalu.
"Berpegang pada prinsip utama, ini daerah bebas," tegasnya.
Batam memiliki karakteristik berbeda dengan daerah perbatasan Indonesia lainnya seperti Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timur Leste, atau Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Sehingga perlakuannya juga harus berbeda.
"Berbeda dengan Papua-Papua New Guinea, Batam berhadapan dengan negara maju. Mesti ada pola khusus untuk membangun kesejahteraan rakyat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
