REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan alasan tak maju Pilgub DKI lewat partai politik karena adanya mahar yang harus diserahkan. Pernyataan itu membuat banyak partai politik memberikan klarifikasi. Misalnya, Partai Gerindra yang membantah dan mengatakan, Pilgub DKI 2012 lalu justru lebih banyak dibiayai oleh partai.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung Muradi mengingatkan Ahok agar berhati-hati memainkan isu dana politik ini karena justru akan menjadi bumerang. Publik, lanjutnya, bisa mempertanyakan dana politik yang dipakai untuk relawan Ahok atau yang biasa disebut Teman Ahok. Menurutnya, publik bisa saja mempertanyakan hal tersebut karena dana yang dipakai relawan terbilang tak sedikit. Apalagi, kinerja mereka pun terbilang militan.
"Itu biaya relawan 'Teman Ahok' dari mana, tidak mungkin sukarela menggerakkan orang seperti itu di Jakarta," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (13/3).
Menurutnya, meskipun mengatasnamakan relawan, ia meyakini mereka pun mengharapkan imbalan. Apalagi, untuk setingkat Jakarta.
"Karena banyak kasus, seperti yang sudah-sudah, relawan ternyata juga mendapatkan posisi penting di pemerintahan. Jadi, kalau relawan punya gaya transaksional, ya sama saja dengan mesin partai," katanya.