REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Maraknya toko modern dan toko jejaring di Kota Yogyakarta dan kabupaten lain di DI Yogyakarta membuat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DI Yogyakarta gerah. Maraknya toko-toko modern ini dinilai mematikan toko-toko kecil milik masyarakat bahkan pasar tradisional .
Atas dasar keprihatinan ini, melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), PWM DIY melakukan deklarasi selamatkan pasar tradisional di Gedung DPD DIY, Sabtu (12/3). Deklarasi ini diikuti puluhan anggota LHKP PWM DIY dan dihadiri anggota DPD DIY, Afnan Hadikusumo.
Anggota LHKP PWM DIY, Hampri Priyatna mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk desakan moral pada para kepala daerah di DIY untuk melakukan penataan toko modern secara serius.
"Toko modern semakin marak, di setiap jalan bermunculan dan ini berdampak serius secara ekonomi bagi masyarakat kecil," ujar Hampri.
Menurutnya, toko-toko modern ini telah menggusur warung-warung kecil di perkampungan di ujung-ujung jalan. Bahkan toko modern telah menggeser pasar tradisional. Bukan hanya itu, toko modern juga berdampak pada daya konsumsi masyarakat yang semakin tinggi.
"Ini hanya salah satu upaya untuk menekan keberadaan toko modern dan memperjuangan pasar tradisional," katanya.
Sebab kata dia, perjuangan untuk melawan pasar modern sebenarnya tidak cukup hanya dilakukan satu pihak. Sebab, aktor-aktor lain dalam masyarakat juga memiliki kepentingan, dan memiliki hak untuk melakukan.
Menurutnya, aksi nyata dari deklarasi tersebut adalah mendorong masyarakat untuk membeli produk dari pasar tradisional atau warung rakyat dan bukan toko modern.
"Pemerintah cenderung kurang tegas dalam menertibkan toko modern ilegal. Lihat saja di Sleman dari 89 toko modern tak berizin, hanya enam saja yang sudah ditertibkan yang lainnya belum. Ini memprihatinkan," katanya
Selain deklarasi gerakan bela pasar rakyat, LHKP PWM DIY juga menggelar diskusi terkait hal itu yang mengadirkan pembicara anggota DPD DIT, Afnan Hadikusumo.
Yulianingsih
Ikuti Whatsapp Channel Republika