REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Dana desa yang anggarannya hampir Rp 50 triliun bisa menjadi ujung tombak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Dengan memanfaatkan dana desa, Indonesia tidak perlu bergantung pada bantuan asing. Dana asing sudah sedikit, syaratnya pun banyak dan sulit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman saat acara talkshow tentang pengendalian kebakaran hutan di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Apalagi, Irman melanjutkan, bantuan asing penuh dengan kepentingan yang bertujuan untuk melemahkan komoditas unggulan Indonesia, seperti perkebunan sawit dan industri kehutanan. Dengan memanfaatkan dana desa, maka pemberdayaan masyarakat bisa terus digenjot. Bersamaan dengan itu, sosialisasi mencegah masyarakat terlibat dalam pembakaran lahan bisa diintensifkan.

Irman mencontohkan, program desa bebas api yang kini dijalankan oleh sejumlah perusahaan adalah upaya kolaboratif yang terbukti berhasil menekan titik api. “Pengendalian kebakaran memang harus melibatkan seluruh stakeholders, jangan saling menyalahkan,” katanya.

Selain itu, Irman meminta pemerintah agar lebih terbuka dalam pengelolaan gambut untuk kegiatan ekonomi, seperti di Malaysia. Tidak semua kegiatan di gambut harus dibatasi karena telah banyak kegiatan berjalan di kawasan itu. “Jangan sampai keputusan yang salah berdampak pada kemandekan industri dan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia,” katanya.

Peneliti Cifor (pusat studi kehutanan internasional) Herry Purnomo mengungkapkan, berdasarkan hasil risetnya di Riau, kasus karhutla paling banyak terjadi di areal open access, yakni sebanyak 61 persen. Sedangkan pelaku pembakaran adalah para petualang lahan dengan latar belakang yang beragam, termasuk unsur masyarakat.

Herry juga mengungkapkan, investor kelas menengah menjadi pihak yang paling rawan terlibat dalam pembakaran karena kerap mengabaikan legalitas. “Untuk melawan pembakaran, maka perlu penguatan jaringan orang baik melawan institusi ilegal,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika