REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para menteri di kabinet kerja agar taat pada aturan yang berlaku. Jika para menteri tak dapat bersikap disiplin dan taat pada aturan, ia menilai kabinet Jokowi-JK pun akan menjadi kacau.
"Intinya semua orang harus disiplinlah. Jangan ada yang tidak disiplin. Nanti kacau kabinet ini, kalau seenaknya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/3).
Pernyataan JK ini terkait dengan nomenklatur Kementerian Bidang Kemaritiman yang diubah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjadi Kementerian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.
Lebih lanjut, JK menilai jika setiap menteri dapat mengubah nama kementeriannya secara bebas, justru akan memperburuk nama kementerian yang sudah diputuskan sesuai dengan peraturan presiden (perpres).
"Kalau tidak disiplin aturan nanti setiap menteri tambah-tambah namanya. Jadi jelek. Nanti menteri kesehatan jadi menkes dan pencegahan penyakit. Atau menteri perhubungan jadi menteri perhubungan dan kereta api. Kan gimana itu kalau semua menteri bebas-bebas itu," kata dia.
Lebih lanjut, perubahan nomenklatur kementerian pun dapat bermasalah jika tak sesuai dengan aturan. Ia mencontohkan, perubahan nomenklatur yang tak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan terjadinya permasalahan dengan DPR terkait pembahasan anggaran.
JK menegaskan, pemerintah Jokowi-JK telah memberikan imbauan kepada para menteri untuk menaati peraturan. Nomenklatur kementerian, kata JK, dapat diubah dengan keputusan yang berdasarkan hukum. "Boleh saja diberikan tapi dengan keputusan karena menteri itu kan pakai dasar hukum. Itu saja sebenarnya," jelas JK.
Sebelumnya, JK menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah nomenklatur Kementerian bidang Kemaritiman tersebut. "Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang. Tetap Menko Maritim. Titik. Ndak ada itu sumber daya," jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis ( (3/3).
Tak hanya itu, JK juga sempat menyindir terdapat menteri yang seenaknya memberikan tambahan nama kementerian yang tak sesuai dengan peraturan presiden. Sayangnya, JK enggan menyebut menteri yang dimaksud. Dalam perpres itupun, tambah dia, telah diatur tugas masing-masing menteri.
"Cuma kadang-kadang menteri juga seenaknya bikin nama-nama yang kadang tidak sesuai dengan di keputusan presiden (keppres)," kata JK.
Seperti diketahui, dalam perpres nomenklatur kementerian yang dibawahi oleh Rizal Ramli adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun Rizal kemudian menambahkannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika