REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penangkapan guru honorer asal Brebes, Jawa Tengah, Mashudi oleh polisi dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan berlebihan. Apa yang dilakukan Mashudi yang berasal dari Brebes ini adalah perjuangan rakyat kecil yang sedang menuntut haknya. Pejabat yang melaporkan pun disebut antikritik.
Mashudi sudah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer selama 16 tahun dengan honor mengajar Rp 350 ribu sebulan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Saadi mengatakan sangat ironis jika hanya gara-gara mengirim SMS kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kemudian dia ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik.
"Sangat disesalkan jika di era keterbukaan dan demokrasi seperti sekarang ini masih ada pejabat yang antikritik dan berkuping tipis sehingga alergi terhadap kritik," ujar anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan Tegal-Brebes, Jawa Tengah ini, Kamis (10/3).
Seharusnya, kata dia, MenPAN-RB merespon secara bijak hal tersebut karena yang dituntut Mashudi adalah sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Yuddy. Janji tersebut yakni guru-guru honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau diberi tunjangan yang memadai sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pengabdian guru.
Kalaupun dalam kritik yang disampaikan Mashudi ada bentuk ancaman dan umpatan bernada menghina, itu lantaran rasa putus asa dan penantian Mashudi terhadap janji MenPAN-RB. Zainut menyebut sudah sepatutnya yang bersangkutan dilepaskan demi kemanusiaan dan keadilan terhadap rakyat kecil.
Jangan sampai persoalan ini menjadi pemicu kemarahan guru-guru senasib melakukan demo atas nama solidaritas guru. "Kalau hal tersebut terjadi maka persoalan akan menjadi semakin runyam dan pasti akan mengganggu stabilitas keamanan nasional," kata dia.
Meski demikian, Yuddy disebut sudah mencabut laporannya dari Polda Metrojaya. (Baca: Menteri Yuddy Cabut Laporannya terhadap Guru Honorer).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
