REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan rekonsiliasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar, untuk menyelesaikan konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau meneruskan konflik kita terpaku pada keputusan hukum, padahal penyelesaian politik harus dilakukan dan penyelesaian politik itu adalah rekonsiliasi, dan itu adalah nilai tawar kita dari Makassar," jelasnya ditemui di Makassar, Rabu (9/3).

Syahrul mengatakan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Munas Ancol, akan memunculkan akselerasi tertentu. Namun menurutnya, dalam mengatasi polemik di tubuh partai berlambang beringin tersebut harus menempuh penyelesaian secara politik melalui Munaslub.

"Munas harus tetap dilaksanakan. Harus dibedakan antara penyelesaian politik dan penyelesaian hukum," katanya.

Pelaksanaan Munaslub, kata Syahrul, penting bukan hanya terkait pemilihan ketua umum, tetapi juga untuk mengembalikan idealisme Golkar menghadapi tantangan yang baru.

"Munas tersebut harus mampu menjawab seperti apa Golkar bisa mengawal negara dalam menghadapi tantangan global," jelasnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Barat Muh Ramli mengatakan Munas mendatang sudah menjadi kesepakatan bersama, dan karenanya harus dilaksanakan.

"Mau tidak mau, suka tidak suka harus Munas, malu dong sekelas pemimpin Golkar sekarang menghianati omongannya sendiri. Tidak boleh ada rekayasa apa-apa, tetap harus munas," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika