REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi dari Agung Laksono terkait pengesahan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, rencana penyelenggaraan Munas/Munaslub rekonsiliasi Partai Golkar kembali molor.
Bahkan, pengesahan hasil rapat harian, termasuk usulan susunan panitia penyelenggara Munas/Munaslu, melalui rapat pleno DPP Partai Golkar terus tertunda.
Untuk itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, berharap, seluruh elite dan pimpinan partai berlambang pohon beringin itu tidak menyia-nyiakan keputusan momentum penyelenggara Munas/Munaslub, yang sudah disepakati oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, yang disaksikan politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla.
''Semangat rekonsiliatif dan berkeadilan harus dikedepankan oleh para elite DPP Partai Golkar. Silang pendapat di media harus secara terbuka harus sudah segera dihentikan, gantinya adalah duduk bersama, bicarakan bersama, putuskan bersama dalam forum-forum silaturahmi (lobby) dan putuskan dalam rapat resmi, rapat pleno DPP,'' ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (7/3).
Lebih lanjut, Agun menjelaskan, tantangan utama Partai Golkar ke depan adalah dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017, 2018, dan Pileg/Pilpres 2019. Tantangan ini pun harus dijawab dengan persiapan dan konsolidasi yang baik dan matang.
''Waktu sungguh sangat berarti, jangan sia-siakan momentum Munas/Munaslub yang sudah disepakati untuk menjadikan partai ini kembali kuat, solid, dan bersatu,'' katanya.
Tidak hanya itu, kesepakatan yang sudah tercapai soal rencana regenerasi kepemimpinan Partai Golkar, penyelenggaraan Munas/Munaslub yang jujur, terbuka, terukur, tanpa tekanan dan paksaan, serta menghilangkan praktek money politic harus terus dilanjutkan.
Begitu pun dengan kesepakatan menggelar Munas/Munaslub yang demokratis sesuai AD/ART Partai Golkar dan melibatkan KPK dan Polri harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan Agun menambahkan, apabila ada keraguan dalam melaksanakan Munaslub, maka kader di daerah yang paling dirugikan.
''Kasihan para kader-kader di daerah, mereka harus maju jadi kandidat dengan gunakan bendera partai lain, seperti di Pilkada 2015 kemarin. Di daerah, mereka sudah ditarik-tarik dan dilirik untuk Pilkada 2017 dan Golkar akan alami yang sama apabila tidak segerla dilakukan konsolidasi melalui Munas/Munaslub persatuan ini,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika