REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai Presiden Joko Widodo kurang melibatkan rakyat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, hal itu menjadi kelemahan pengelolaan anggaran di tingkat pusat saat ini.

"APBN kita masih jauh dari pelibatan publik dalam proses perumusannya," kata dia dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (6/3). 

Padahal, kata Dadang, pelibatan publik penting untuk mencegah korupsi dan memastikan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Menurut dia, yang terjadi saat ini, pemerintah baru transparan soal anggaran ketika sudah disahkan dalam bentuk APBN.

Dadang menyebut, pemerintah pusat sebenarnya memiliki mekanisme penjaringan aspirasi rakyat dalam perumusan anggaran. Namun demikian, mekanisme itu belum dijalankan dengan baik. 

Karena itu, dia mendorong agar pelibatan publik dalam perumusan anggaran diperkuat. Pemerintah pusat sampai pejabat desa harus menggali keinginan rakyat yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk anggaran. "Kalau pemerintah sudah punya rancangan program, harus dibuka ke masyarakat supaya ada masukan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika