REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (KTT Luar Biasa OKI) akan berlangsung pada Sabtu-Ahad (6-7 Maret 2016) di Jakarta.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyambut KTT Luar Biasa OKI ini sebagai bentuk solidaritas negara-negara Islam dan berharap ada langkah kongkrit dan terukur bagi upaya kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds.
"Fraksi PKS mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu negara. Semoga KTT menghasilkan resolusi dan deklarasi yang tegas, kongkrit, dan terukur dalam mendukung percepatan kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds," kata Jazuli melalui siaran pers yang dikirimkan ke media, Jumat (4/3).
Sebanyak 55 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan akan menghadiri KTT Luar Biasa OKI. KTT ini diselenggarakan khusus sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mengalihkan fokus perhatian dunia kepada tragedi penjajahan Isreal di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif (Kota Suci Yerussalem).
Menurut Jazuli Juwaini dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI kali ini tidak bisa dilepaskan dari peran diplomasi dan posisi strategis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Indonesia punya spirit memerdekakan bangsa-bangsa terjajah, dan hal itu jelas termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sampai kapanpun seluruh rakyat Indonesia akan tampil terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini juga tegas dikatakan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan," tegasnya.
Dengan peran dan posisi strategis Indonesia tersebut, ditambah solidaritas dunia Islam yang semakin kuat, Fraksi PKS dan seluruh rakyat Indonesia optimistis peta jalan (road map) kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds akan semakin jelas.
Terlebih, lanjut Jazuli, OKI didirikan tepat setelah adanya penyerangan Masjid Al Aqso pada 1967 yang menyatukan negara-negara Islam. Namun, penjajahan Israel atas Palestina hingga kini belum juga berakhir. Ini akan terus menjadi utang sejarah yang harus ditunaikan," kata Jazuli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika