REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar meskipun di beberapa kota dan kabupaten lain sudah memberlakukan kebijakan itu.
"Ke depan memang seluruh daerah akan diberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar, namun untuk Bantul belum karena belum ada instruksi dari pemerintah pusat," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul Eddy Susanto di Bantul, Jumat (4/3).
Meski belum menerapkan kebijakan dalam rangka menekan penggunaan kantong plastik, namun pihaknya mulai menekankan edukasi pengurangan sampah plastik di masyarakat mengingat sampah ini butuh waktu lama untuk terurai.
Ia menjelaskan, kebijakan kantong plastik berbayar diterapkan pemerintah pusat sebagai salah satu cara mengurangi sampah plastik, dan telah menginstruksikan sejumlah kabupaten dan kota yang diawali pada toko-toko swalayan.
Eddy mengatakan, karena belum ada instruksi, BLH Bantul belum memberikan imbauan kepada pengusaha toko modern, apalagi di Bantul tidak ada swalayan, melainkan hanya minimarket yang itupun dinilai jumlahnya tidak banyak.
"Makanya kami edukasi warga misalnya dalam berbelanja membawa kantong sendiri, belanja ke pasar tradisional dengan membawa keranjang sayuran sendiri," katanya.
Ia juga mengatakan, pengurangan sampah plastik juga ditekankan melalui jaringan pengolaan sampah mandiri di masyarakat, yang saat ini berjumlah 125 kelompok, sampah-sampah plastik diolah menjadi berbagai produk kerajinan yang bernilai ekonomi.
Sedangkan di tingkat lingkungan keluarga, kata dia, diharapkan mulai memilah sampah yang masih dapat dimanfaatkan lalu disalurkan ke bank sampah, sedangkan sampah organik seperti daun dapat diolah menjadi kompos.
"Kalau itu bisa dilakukan separuh dari masyarakat, bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembungan Akhir sampah Piyungan," katanya yang menyebut volume sampah Bantul berkisar 70 sampai 75 ton per hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
