REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Munas Riau, Aburizal Bakri dinilai bisa menjadi pahlawan bagi Golkar, jika Munas benar-benar terwujud. Sebab, putusan MA yang menolak kasasi Munas Ancol dianggap bisa menggangu jalannya Munas.
"Bila Munas tidak terganggu dan terealisasi sebelum Ramadhan nanti. Yang dapat disebut sebagai pahlawan dan penyelamat Golkar adalah Pak Ical," kata politikus senior Partai Golkar Hajriyanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3).
Menurutnya, ada pihak-pihak yang mencoba menggagalkan partai Golkar bersatu kembali. Terkait penetapan Ketua Steering Comite (SC), kata dia, ada usulan dari Jusuf Kalla (JK) bila dirinya yang diajukan pasca adanya penolakan terhadap Nurdin Halid.
"Ya itu mungkin pendapat Pak JK disampaikan konteksnya bahwa penyelenggara Munas dilakukan oleh hasil Munas Riau, dimana saya berada didalamnya. Tetapi kalau ke depan ini belum begitu jelas, siapa yang akan menjadi penyelenggara Munas berkenaan dengan keluarnya putusan MA, yang memenangkan DPP Golkar Munas Bali," jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Munas akan jauh lebih demokratis lebih, rekonsiliatif, lebih berkeadilan, jika diselenggarakan Munas Riau. Karena keinginan pemerintah melalui SK Menkumham, yang juga merupakan keinginan ketua umum sebelumnya bila Munas itu harus demokratis dan rekonsiliatif.
Sementarra Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, Munas rekonsiliasi yang disepakati antara Agung Laksono dan Ical merupakan antitesis dari konflik Partai Golkar.
Menurutnya, Munas tengah digagas, menjadi jawaban atas upaya hukum yang selama ini gagal menyelesaikan perkara internal Golkar.
"Pemerintah melihat Golkar mau Munas, akhirnya difasilitasi dengan keluar SK Riau yang isinya Bali dan Ancol. Tugasnya adalah menggelar Munas rekonsiliasi," ujar Doli.
Dia mengingatkan, sekarang publik menunggu proses rekonsiliasi. Apalagi, simpatisan Partai Golkar sudah mendengar pernyataan Ical dan Agung Laksono di berbagai kesempatan mengenai Munas rekonsiliasi segera dilaksanakan.
Mengenai adanya putusan MA, lanjutnya, jika disesejajarjan putusan MA lebih tinggi dari SK Menkumham, namun legal formal tidak bisa disamakan.
"Kita kembalikan dalam kontek rekonsiliasi demi keutuhan Golkar. Saya masih berharap bahwa kita konsisten, kita selama ini konflik lelah, tidak ada diuntungkan, masa enggak belajar dari situ, udah kalah pilkada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika