REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Nurdin Halid mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) belum diterima oleh kubu munas Bali.
"Belum, putusan belum diterima. Kita ingin menunggu (berkas) keputusannya dulu," kata dia, Jumat (4/3).
Ia mengatakan Golkar baru akan mengambil sikap setelah putusan resmi MA diterima. Setelah itu, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pun bisa membahasnya bersama sebelum bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Nurdin juga mengatakan munas akan tetap berlangsung karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Mengenai kapan munas akan digelar, ia pun belum bisa memastikan.
Sebelumnya Wakil Sektaris Jenderal Partai Golkar Munas Riau Ahmad Doli Kurnia mengatakan tak setuju jika pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar diserahkan pada kepengurusan Munas Bali. Menurut Doli, kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sudah sepakat bersama-sama menggelar Munas dengan dimediasi oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Artinya, keputusan untuk menggelar Munas telah dicapai dengan mekanisme politik, bukan hukum. Karena itu, ia menekankan agar kedua pihak tetap konsisten dengan kesepatan bersama tersebut.
"Pertama yang harus dipahami bahwa proses penyelesaian konflik dalam dua bulan terakhir dengan melalui mekanisme politik yang namanya Munas yang sudah disepakati kedua belah pihak," kata Doli, Jumat (4/3).
Doli menggatakan, bila ada pihak yang mendorong dikembalikan pada proses hukum, yakni hasil keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan Munas Bali. Maka sama saja pihak tersebut tidak mau menyelesai konflik di Golkar.
"Kalau menempuh mekanisme hukum itu sama back down (balik kebelakang)," tambahnya.
Ia pun beranggapan jika ada kader yang ingin mengembalikan upaya islah lewat jalur hukum, hal itu sama saja dengan memelihara konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
