REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sejumlah pengacara di Sumatra Barat mempertanyakan mitigas bencana serta kesiapan pemerintah pascagempa Mentawai, Rabu (2/3) malam. Ini berkaitan dengan kesimpangsiuran informasi tentang gempa.
"Info gempa yang awalnya dirilis berkekuatan 8,3 Skala Richter (SR), kemudian berubah menjadi 7,8 SR. Hal ini harus menjadi perhatian karena bukan persoalan yang sederhana," kata Mukti Ali Kusmayadi Putra, advokat dari Kantor Hukum Liberty, di Padang, Jumat (4/3).
Ia juga mempertanyakan sirine peringatan tsunami di daerah itu yang tidak berfungsi saat kejadian. "Sirine yang seharusnya berfungsi memberi peringatan dini tsunami bagi warga tidak berfungsi, tentu saja menimbulkan pertanyaan 'ada apa?'," tegasnya.
Kritik yang sama juga dikatakan oleh Defika Yufiandra, advokat dari Kantor Hukum Independen, yang sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar. "Kalau tidak berfungsi seperti itu lalu untuk apa sirine tersebut diadakan?," katanya.
Pertanyaan yang sama juga dikatakan oleh advokat lainnya Kota Padang, yaitu Jonnifer, Wilson Saputra, Risman Siranggi, Rimaison Syarief, Desman Ramdhan, dan lainnya. Para advokat itu mendesak agar pemerintah segera melakukan pemeriksaan dan mengavulasi terhadap sirine itu. Karena dinilai mempunyai peranan yang besar saat bencana terjadi.
Selain itu, para advokat juga meminta untuk pembenahan informasi mengenai jalur evakuasi, serta tempat-tempat yang harus dituju oleh masyarakat saat bencana terjadi. "Kasihan melihat masyarakat yang tidak tahu mau ke mana, dan tanpa ada yang mengkoordinir," ujar para advokat tersebut.
Sementara ditempat terpisah, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit, telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memeriksa sejumlah serine peringatan dini tsunami yang tidak berbunyi itu.
"Telah diinstruksikan untuk segera melakukan pengecekan terhadap alat tersebut," katanya. Ia membenarkan bahwa alat tersebut harus tetap terjaga dalam keadaan baik, untuk peringatan dini tsunami bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika