Jumat 04 Mar 2016 10:49 WIB

Zola: Penyebab Banjir Harus Dikaji

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jambi, Zumi Zola Zulkifli (kiri) dan Fachrori Umar (kanan) berjalan menuju Istana Merdeka untuk menerima petikan Keppres dari Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (12/2).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jambi, Zumi Zola Zulkifli (kiri) dan Fachrori Umar (kanan) berjalan menuju Istana Merdeka untuk menerima petikan Keppres dari Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (12/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Bungo untuk mengkaji penyebab banjir di Desa Batu Kerbau, kabupaten setempat. Ia meminta pemerintah kabupaten mengkaji soal keberadaan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banjir bandang.

"Untuk masalah banjir bandang ini memang ada indikasi disebabkan oleh aktivitas perusahaan sawit yang ada, sebab itu saya minta kepada Pemkab Bungo untuk mengkaji," kata Zumi Zola di Jambi, Jumat (4/3).

Zola mengatakan, jika memang ada perusahaan yang beraktivitas di sekitar desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat itu menyebabkan banjir, maka dirinya selaku gubernur wajib mempersoalkan itu. "Kalau memang ada harus saya laporkan, kalau memang ada rekomendasi sampai ke Kementerian, saya harus laporkan juga bahwa aktivitas perusahaan ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat," kata Zola.

Daerah Desa Batu Kerbau merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi bukit-bukit tepatnya di sebelah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), namun bukit dengan hutan sebagai daerah resapan air sudah tidak lagi mampu menampung air hujan karena bukit sudah ditanami sawit. Parahnya lagi Desa Batu Kerbau selama Februari terjadi tiga banjir Bandang serta luapan.

"Ini tidak bisa dianggap remeh. Kami menunggu laporan dari pihak kabupaten dulu, setelah kami terima, kami akan pelajari dan laporkan ke Ibu Menteri," kata Zola menjelaskan

Ketika ditanya tentang kemungkinan untuk pencabutan izin perusahaan penyebab banjir, Zola mengatakan akan dilihat dulu dan mempelajari siapa yang memberikan wewenang tersebut. "Bergantung siapa yang memberikan izin, siapa yang memberikan kewenangan, kalau tidak salah, saya mendapatkan informasi ini mendapat rekomendasi dari pihak kabupaten. Kita kaji dulu lah," ujarnya.

Bencana banjir bandang yang terjadi Kamis (24/2) lalu menghanyutkan 18 rumah dan merendam ratusan rumah warga, merusak tiga jembatan gantung serta merusak lahan pertanian di desa setempat. Akibatnya, sebanyak 260 KK yang terdampak banjir bandang mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang didirikan BPBD setempat dan ke daerah dataran tinggi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement