REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei meminta agar gempa 7.8 SR di Barat Daya Mentawai/Samudera Hindia, Rabu (2/3) malam dijadikan media untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Ada hikmah yang sangat besar di balik bencana gempa ini. Meskipun sempat membuat banyak warga mengungsi, tetapi ini merupakan bahan evaluasi yang tidak ternilai harganya," katanya saat menghadiri rapat evaluasi usai bencana gempa Mentawai/Samudera Hindia di Padang, Kamis (3/3).
Menurutnya, kelemahan dan kekurangan dari cara penanganan bencana gempa dan tsunami di Sumbar telah tergambar dengan baik saat kejadian gempa itu. "Semua pemangku kepentingan, harus melakukan evaluasi menyeluruh," tegasnya.
Ia mengatakan, evaluasi yang penting itu, terkait apakah Early Warning System (EWS) sudah berjalan dengan baik, apakah masyarakat benar-benar telah memahami apa yang harus dilakukan setelah EWS, bagaimana kesiapan shelter untuk menampung masyarakat, dan apakah jalur evakuasi sudah memadai.
"Ini semua sangat berkaitan dengan keselamatan masyarakat jika benar-benar terjadi bencana," katanya.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait penanganan pasca gempa 7.8 SR di Barat Daya Mentawai tersebut.
"Semalam, kita upayakan agar masyarakat bisa melakukan evakuasi dengan baik melalui jalur evakuasi yang ada, memanfaatkan shelter dan tidak panik," katanya.
Imbauan kepada masyarakat tersebut menurutnya dilakukan melalui media radio. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah kekurangan yang terlihat sepeti tidak semua EWS yang berfungsi, tidak semua sirine peringatan tsunami yang berbunyi dan kemacetan pada sejumlah jalur evakuasi.
"Kemaren itu, masyarakat yang tinggal di zona hijau, atau tidak terkena bahaya tsunami, ikut mengungsi ke tempat tinggi. Padahal itu tidak perlu, bahkan hanya memadatkan jalur evakuasi saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika