REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, dalam jumpa pers, Kamis (3/3) menuturkan,  gempa bumi 7,8 skala richter yang terjadi Rabu (2/3), di 808 km barat daya pantai Padang, Sumatra Barat, terjadi di zona investigator fracture zone (IFZ).

Zona tersebut merupakan daerah pergeseran mendatar lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Karena sesar datar itu, maka potensi terjadinya tsunami sangat kecil atau dinding gelombang tsunami akan kikis sebelum sampai ke pantai.

Apalagi, lanjut Sutopo, lokasi gempa bumi tersebut terjadi di luar zona subdiksi. Yang  dikhawatirkan, gempa terjadi di zona bertemunya dua lempeng tektonik tersebut. Sebab, kata Sutopo, para ahli telah memprediksi akan terjadinya gempa besar yang disusul tsunami, manakala gempa terjadi di zona subdiksi megathrust Mentawai.

Alur Peringatan Dini Tsunami Proses monitoring dimulai dari BMKG. Menurut Sutopo, pusat monitoring tsunami di Indonesia berpusat di BMKG."Harusnya, dari jaringan data seismik yang ada di BMKG. Ketika terjadi gempa dengan potensi di atas 6,5 skala richter, kedalaman kurang dari 20 km, maka warning (tsunami) diaktifkan," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (3/3).

Kemudian, informasi dari BMKG bisa diolah dan ditindaklanjuti oleh Bakosurtanal, yang memiliki data pasang-surut air laut dan GPS, yang bisa langsung memastikan apakah tsunami benar terjadi. Lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui teknologi BuoyTsunami buatannya yang bisa memberi informasi secara real time. 

Ketika informasi dari tiga pihak itu akurat, maka peringatan dini tsunami bisa dikatakan bersifat sangat meyakinkan. "Dengan tidak beroperasinya BuoyTsunami, dan informasi pasang-surut (permukaan laut) di Bakosurtanal, maka kita hanya menggunakan satu sumber, BMKG. Selain ada data back up dari badan geologi Amerika. Semua ini berbasis modelling. Dalam perjalanan, apakah terjadi atau tidak (tsunami), kita tidak tahu," ucap dia.

Dari sana, semua diinfokan, ke TNI/Polri, Kemenkominfo, lalu ke tiap pemda terkait. Pemda yang berwenang bunyikan sirene tsunami sebagai perintah evakuasi masyarakat."Kalau di sana mati, maka pusat, BNPB maupun BMKG punya otoritas langsung kita pencet dari sini. Kita bisa memantau sirene mana yang tak dibunyikan. Karena semua sudah terkoneksi di sistem kendali. Alhamdulillah, kemarin, sebagian besar sudah dibunyikan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika