Rabu 02 Mar 2016 14:18 WIB

Pemprov Sumbar Canangkan Program Kampung KB

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Winda Destiana Putri
Keluarga Berencana, ilustrasi
Keluarga Berencana, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Prmprov Sumbar) mencanangkan kampung keluarga berencana (KB) di daerah tersebut.

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno menjelaskan, saat ini Program Kampung KB tidak hanya mengurusi ihwal dua anak cukup.

“Tetapi program KB sangatlah terpadu dengan mencakup perekonomian, kesehatan, infrastruktur, perikanan, dan perdagangan,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada Republika, Rabu (2/3).

Kegiatan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) Tingkat Provinsi Sumatra Barat dilakukan di RW 17, Kelurahan Parupul Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Selasa (1/3) lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Wendy Hartanto, Forkopimda Sumatra Barat, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatra Barat Nofrijal, Wakil Wali Kota Padang Emzalmi, Tim Penggerak PKK Sumatra Barat, SKPD se-Sumatra Barat, Ketua LPM Novi Sastra, Tokoh Masyarakat dan Para Kader dan Penggiat Program KB.

Pemprov Sumbar menargetkan seluruh kecamatan di Kota Padang memiliki Kampung KB. Irwan berujar, untuk mensukseskan program KB, salah satu kelompok yang harus disasar adalah masyarakat terpencil dan terisolir yang kurang mampu, serta berada di daerah pesisir.

"Keberhasilan dan kegagalan program KB  ini, dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang program KB tersebut," ujar dia.

Irwan meminta pihak terkait agar mensosialisasikan hal tersebut untuk menumbuhkan pengetahuan masyarakat.

Sementara itu, Ketua LPM, Novi Sastra menuturkan, saat ini terdapat dua kampung KB di Provinsi Sumatra Barat, yakni di Kabupaten Padang Pariaman dan Kampuang Pasia Muaro Gantiang Parupuk Tabing, Kota Padang.

"Diharapkan program ini dapat merubah strata kehidupan masyarakat serta meningkatkan ekonomi masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Wendy Hartanto berpesan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota harus memberikan dukungan pada Program KB.

Sebab, hal itu, merupakan upaya berjalannya program pengendalian penduduk melalui Program KB, revolusi mental, dan pemanfaatan kondisi geografis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement