REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Munas Riau, Bambang Soesatyo mengatakan mayoritas kader di daerah, baik DPD tingkat I dan tingkat II, memberikan tiga syarat calon ketua umum Partai Golkar, yang akan maju dalam Musyawarah Nasional.
"Kami menyerap aspirasi kader Golkar di daerah, sekarang mengarah ke tiga hal yang harus dimiliki calon ketua umum Golkar," katanya, Senin (29/2).
Pertama, calon ketua umum Partai Golkar tidak boleh memiliki potensi masalah hukum. Hal itu menurut dia agar Golkar tidak terbebani dengan potensi masalah hukum, yang merupakan imbas masalah hukum tersebut di kemudian hari.
Menurut dia, syarat itu merupakan suara dari kader-kader Golkar di beberapa daerah, agar partai bisa bergerak dinamis dalam kancah perpolitikan nasional.
"Calon tidak boleh memiliki potensi masalah hukum agar partai tidak terbebani dan tidak menjadi beban partai di kemudian hari," katanya.
(Baca juga: Jangan Dorong Sosok yang Terstigma Negatif Jadi Ketum Golkar)
Kedua menurut dia, kader di daerah menginginkan sosok ketum Golkar kedepan bisa diterima pemerintah sehingga peristiwa dualisme kepemimpinan di internal Golkar tidak terjadi lagi.
"Kader ingin calon ketum bisa diterima pemerintah sehingga tidak terulang lagi peristiwa lalu yaitu kepengurusan digantung," ujarnya.
Ketiga menurut Bambang, kader-kader di daerah lelah dengan konflik yang ada di internal Golkar sehingga mereka menginginkan figur yang mampu merangkul semua pihak. Menurut dia, sosok figur yang mampu diterima semua elemen di Golkar sangat diperlukan bagi partai itu ke depan, demi kepentingan soliditas partai.
"Para kader capek soal konflik, mereka butuh figur yang mampu merangkul semua pihak," ujarnya.
Secara umum menurut Bambang, kader di daerah menginginkan figur yang memiliki posisi bagus di kelembagaan negara sehingga memberi kebanggan bagi kader di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika