REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya perilaku yang baik masyarakat Indonesia demi membangun bangsa. Perilaku yang baik itu JK menyebutkan salah satunya dengan taat membayar pajak.
"Bahwa para pengusaha tentu memberikan sumbangan termasuk lapangan kerja, kemajuan, pertumbuhan, dan juga tentu membayar pajak pada bangsa ini," kata JK dalam acara perayaan Cap Go Meh Bersama 2016 dengan tema 'Semangat Membangun Negeri, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (28/2)
Dengan ketaatan warga Indonesia pada aturan seperti membayarkan pajaknya tiap tahun, pemerintah pun tak perlu memberlakukan kebijakan pengampunan pajak di masa mendatang. "Yang mampu membayar pajak yang benar sehingga tidak perlu nanti tahun-tahun berikutnya ada tax amnesty lagi," kata dia.
Ia menjelaskan, tax amnesty diberlakukan lantaran banyaknya pengusaha yang menyimpan hasil kekayaannya di luar negeri. Padahal, JK mengatakan para pengusaha tersebut menggunakan atau menikmati hasil kekayaan alam Indonesia untuk mencapai kesejahteraannya.
Selain tax amnesty, JK mengatakan ada dua hal lain yang dapat dilakukan untuk membangun bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia meminta agar bangsa Indonesia percaya kepada negerinya sendiri serta mendorong masyarakat kecil dan kelas menengah untuk tumbuh.
Ia menjelaskan, dengan percaya pada negeri berarti masyarakat Indonesia dapat berperilaku dengan baik. Sehingga, masyarakat dapat memenuhi kewajibannya kepada bangsa seperti membayar pajak tanpa menunggu diberlakukannya tax amnesty.
"Kita tidak ada diskriminasi selama perilaku kita betul-betul perilaku berbangsa yang benar. Kalau masih diminta pengampunan pajak berarti selama ini masih banyak yang tidak bayar pajak. Apakah itu bangsa yang baik? Tentu tidak," jelas JK.
Menurut JK, jika masyarakat masih percaya kepada bangsa lain untuk menyimpan kekayaannya di luar negeri, maka hal ini justru akan menghambat pertumbuhan bangsa.
Lebih lanjut, JK juga mengatakan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong produktivitas masyarakat kecil.
"Saya selalu mengatakan bahwa untuk mengatasi kesenjangan tidak berarti yang besar harus diturunkan, tidak. Tapi mendorong yang menengah dan kecil di atas agar dia juga dapat kue dari pembangunan bangsa," jelas JK.
(Baca Juga: JK Ajak Masyarakat Tionghoa Bersama-sama Majukan Bangsa)
Dalam kesempatan ini, ia pun juga meminta agar pemerintah daerah tidak selalu melakukan penggusuran lahan milik warga yang tidak mampu. Penggusuran, sambung dia, dapat dilakukan jika memang masyarakat melakukan pelanggaran.
JK juga meminta agar lahan di Kemayoran yang juga milik negara diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang kurang mampu. Sehingga, kesejahteraan masyarakat pun merata.
"Tapi tanah-tanah negara yang baik seperti Kemayoran ini harus juga diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu," kata dia.
Dengan menjaga kondisi tersebut dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara, maka ia yakin bangsa Indonesia dapat terhindar dari berbagai masalah sosial yang bisa memicu terjadinya konflik yang lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
