REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap organisasi Syarikat Islam (SI) tidak kembali menjadi partai politik, melainkan fokus pada upaya perdagangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian anggota organisasinya. Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Syarikat Islam dan Pengurus Pusat Wanita Syarikat Islam di Jakarta, Sabtu (27/2).

"Saya meyakinkan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Muhammad di sini bahwa dia hadir bukan untuk mengajak SI ikut partai, tetapi meyakinkan dan mengawasi agar SI tidak kembali lagi ke partai," kata Wapres Jusuf Kalla.

Wapres berharap Syarikat Islam dapat kembali ke "khittah" awal pembentukan organisasi dagang Islam tersebut seperti pada tahun 1905 atau 1912. "Mengurusi 12 partai sudah susah, apalagi mau ditambah lagi. Maka ini agar jangan mendaftar sebagai partai, pokoknya tolak. Ini supaya SI kembali ke khittah yang kita butuhkan dewasa ini," jelasnya.

Dalam pelantikan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulva menjabat sebagai Ketua DPP SI periode 2015-2020, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Valina Singka sebagai Ketua PP Wanita Syarikat Islam. SI merupakan organisasi dagang yang pertama kali didirikan di Indonesia pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, dengan Sarekat Dagang Islam (SDI).

Awalnya, SDI berisi perkumpulan pedagang-pedagang Islam untuk menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Kemudian pada 1912, HOS Tjokroaminoto menggagas organisasi SDI untuk berubah menjadi organisasi pergerakan dan berubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) hingga saat ini.

Dalam perjalanannya, SDI membentuk diri sebagai partai politik dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang pernah berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada era orde baru. Dalam acara pelantikan tersebut hadir sejumlah politikus PPP seperti Suharso Monoarfa dan Dimyati Natakusumah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika