REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali untuk membentuk majelis islah dari dua kubu kepengurusan, nampaknya tidak sepenuhnya terakomodasi. Sebab, pembentukan majelis islah dinilai tidak sejalan dengan hasil Mukernas IV PPP untuk mempersiapkan pelaksanaan Muktamar April mendatang.
"Kita nggak mau bilang itu tidak bisa terakomodasi, tapi semangatnya bisa kita pahami untuk islah seutuhnya," kata juru bicara PPP, Arsul Sani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).
Arsul mengatakan, penunjukan 10 orang dari dua kepengurusan yang terpecah lebih baik diakomodir menjadi bagian panitia menuju Muktamar. Dengan begitu, semangat islah yang diminta SDA pun terakomodasi melalui panitia gabungan dari kedua kubu tersebut.
"Mau itu panitia pelaksana maupun panitia pengarah, jadi keduanya bagian kerja dalam konteks islah," kata Arsul.
Sekretaris Fraksi PPP itu juga mengatakan, nantinya melalui panitia tersebut dibicarakan kriteria ideal untuk calon ketua umum yang akan dipilih oleh peserta muktamar. "Mau siapapun yang mencalonkan, nanti dibicarakan oleh tim dari keduanya, mau itu Pak Djan atau siapapun yang hendak mencalonkan," kata Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
