REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasca Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) memiliki pekerjaan rumah untuk menemukan format Muktamar yang demokratis, berkeadilan dan rekonsiliatif.
Politikus PPP Arwani Tomafi mengatakan, format itu harus memastikan islah menjadi semangat pelaksanaan muktamar PPP nantinya. Koordinasi menjadi kunci penting untuk memersiapkan penyelenggaraan Muktamar.
Menurutnya, semangat islah ini harus menjadi dasar pelaksanaan muktamar kali ini. Sebab, muktamar VIII PPP bukan hanya untuk mencari pemenang dan siapa ketua umumnya, namun lebih pada untuk menyelamatkan PPP.
"Muktamar ini bukan hanya sekadar seperti biasanya menang dan kalah tapi bgmn merealisasikan islah itu sendiri," ujarnya pada Republika.co.id, Kamis (25/2).
Arwani melanjutkan, seluruh pihak harus dilibatkan dalam kepanitiaan termasuk pihak-pihak dari kepengurusan hasil muktamar Jakarta. Selain kepengurusan Jakarta, posisi Ketua Umum PPP hasil muktamar Bandung, Suryadharma Ali juga harus dilibatkan.
Terlebih, dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, juga tegas menyebut Suryadharma Ali sebagai ketua Umum PPP. Dengan cara itu, imbuh anggota DPR RI komisi II ini, PPP bisa diselamatkan. Partai berlambang Ka’bah ini adalah aset yang dimiliki bangsa Indonesia.
Jadi, pasca mukernas yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol Kamis (25/2) kemarin, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan secara bersama-sama. Posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali diharapkan menjadi alas untuk persiapan penyelenggaraan muktamar agar berjalan lebih baik.
"Tahapan menuju muktamar harus betul-betul melalui kedua belah pihak di Bandung agar bisa duduk bersama, secara lebih luas melibatkan teman-teman di (kepengurusan) Jakarta," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
