REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) membohongi rakyat Jakarta.
Sebab, Ahok sengaja tidak mengindahkan evaluasi Kemendagri tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014 DKI Jakarta.
Lulung datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan printer-scanner. Lulung membawa dokumen evaluasi dari Kemendagri terkait APBDP 2014.
"Kalau ini dievaluasi maka tidak terjadi yang namanya UPS, printer-scanner dan RS Sumber Waras. Kalau itu dievaluasi. Artinya pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014," ujar Lulung, di Bareskrim, Kamis (25/2).
Waktu itu, kata Lulung, Ahok menjabat sebagai Plt Gubernur menggantikan Joko Widodo. Ahok yang menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
Evaluasi dari Kemendagri tersebut, kata Lulung, berisi terkait anggaran yang dianggap janggal. Dalam hal ini RS Sumber Waras, UPS dan printer-scanner.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
