Kamis 25 Feb 2016 15:50 WIB

Caketum Golkar Diprediksi Terpolarisasi Jadi Tiga Kutub

Hajriyanto Thohari
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Hajriyanto Thohari

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Calon ketua umum (caketum) Partai Golkar yang akan bersaing dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diprediksi akan terpolarisasi menjadi tiga kutub.

Politisi senior Hajriyanto Thohari mengatakan, ketiga kutub calon ketum Golkar itu, pertama, mereka yang dekat dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Kedua, kata dia, mereka yang semula dekat dan sekarang mengambil jarak. Dan ketiga, mereka yang dari awal sudah berjarak dengan Ketum Golkar saat ini.

"Nantinya akan muncul tiga calon yang berasal dari masing-masing kutub tersebut," kata Hajriyanto dalam keterangannya, Kamis (25/2). Saat ditanya siapa saja calon ketum dari ketiga kutub itu, Hajri menjawab, "Sekarang belum terlihat karena masih melakukan pendekatan dengan pemilik suara di DPD I dan DPD II."

Peluang Ketua DPD II Golkar Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang akan maju sebagai calon ketua umum Golkar juga masih belum bisa ditebak. Tokoh muda Golkar yang juga Bupati Tangerang itu telah menyatakan siap maju menjadi calon ketua umum Golkar. 

"Jadi masih terpolarisasi ketiga kutub tersebut. Mereka akan mengerucut dengan sendirinya nantinya," ungkap Hajri. Apalagi, kata dia, pimpinan DPD I dan DPD II sangat welcome dengan kedatangan seluruh caketum dan tidak ada satupun yang menutup diri.

"Segala sesuatunya masih memungkinkan," cetusnya. Menanggapi usulan Zaki Iskandar agar calon yang kalah tidak melakukan gugatan, mantan Ketua MPR ini mengatakan, masih sangat tergantung dengan kinerja panitia pemilihan dan penyelenggara musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Panitia harus menyelenggarakan munas dengan berkualitas," tegas dia. Yang dimaksud berkualitas, kata Hajri, adalah dengan menjauhi politik uang. Terlebih, Ketum Golkar Ical sudah mengirim surat ke KPK, PPATK dan juga polisi untuk mengawasi jalannya munaslub agar berjalan dengan transparan dan tak ada politik uang.

 

Hajri juga mengusulkan agar calon yang bertarung harus melakukan uji publik dengan cara debat publik di depan DPD I dan DPD II dengan adil.  Selain itu juga tampil di televisi untuk menjelaskan program-program yang bersangkutan dan juga program partai.

Menurut Hajri, selama panitia menyelenggarakan munaslub secara berkualitas, dipastikan tidak akan ada gugat menggugat dari calon yang kalah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement